Tahun 2018 Diproyeksikan Rp142 Miliar
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat terus menunjukkan angka positif. Dalam jangka waktu dua tahun, pundi-pundi melalui pajak terus meningkat hingga 90,9 persen. Ini bukti tren positif perekonomian Kubar yang didominasi pendapatan dari sektor retribusi hotel atau penginapan, rumah makan dan tempat hiburan.
Meski tidak signifikan, Hak Perolehan Atas Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB juga menjadi penyumbang PAD Kubar tahun ke tahun. Perolehan di sektro ini juga relatif stabil dari tahun ke tahun.
Diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kubar, Asranie B, PAD Kubar pada tahun 2015 senilai Rp66 miliar. Kemudian naik sebesar 19 persen tahun 2016 yang mencapai Rp82 miliar. Kemudian di tahun 2017, PAD Kubar mencapai angka Rp126 miliar atau meningkat sebesar 53 persen. Untuk tahun 2018, PAD Kubar ditargetkan meningkat sebesar 12 persen. “Tahun ini kita proyeksikan PAD senilai Rp142 miliar,” ujarnya, Senin 30/4/2018 di ruang kerjanya.
Dijelaskannya, pendapatan dari sektor pajak terbesar dari tiga kecamatan. Yaitu Kecamatan Barong Tongkok, Melak dan Linggang Bigung yang didominasi pajak hotel, rumah makan dan tempat hiburan. Khusus untuk Barong Tongkok dan Melak, pendapatan dari sektor PBB menjadi yang terbesar. “Jika penduduk padat dan banyak usaha, pasti pajak akan lebih besar,” kata Asranie yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kubar selama 10 tahun lebih.
Dari 16 kecamatan di Kubar, penyumbang pajak yang relatif kecil adalah dari daerah pinggiran kota, atau pedalaman. Yakni Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai. Namun menurutnya, bukan berarti masyarakat di dua kecamatan tersebut tidak aktif membayar pajak. “Hanya saja potensi mereka masih sangat kurang dan terbatas, karena jumlah rumah pun sedikit, maka PBB pun sedikit,” ungkapnya.
Soal PBB, lanjutnya, pajak akan lebih mahal jika rumah wajib pajaknya bagus. Dan demikian sebaliknya. Asranie mengimbau masyarakat sadar membayar pajak, serta sangat berharap dapat membayar pajak tepat waktu dan tidak menunggak. Sebab prinsip pajak ialah saling tolong menolong dalam membangun daerah agar lebih maju.
Untuk itu pihaknya pun selalu menyosialisasikan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran terkait pajak. “Proses pembangunan masih sangat besar. Kita ingin membangun, tapi jika tidak ada pajak, seperti apa mau membangun,” pungkasnya Asranie yang bergelar akademis Insinyur. #Lilis Sari
