Lidjo Kaya: Jangan hanya menjual isu daerah perbatasan
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, kualitas pendidikan di Kecamatan Long Apari tidak mampu dibanggakan. Justru sebagai beranda depan bangsa, kondisi pendidikan di 11 kampung masih memprihatinkan di segala bidang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta mendukung Pemkab Kubar dalam pembangunan pendidikan warga di perbatasan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kubar, Lidjo Kaya mengungkapkan, dari sumber daya tenaga pendidik di sekolah dasar hingga SMA masih menguatirkan. Jika aturan menyatakan murid SD dididik guru berpendidikan minimal Strata 1 atau sarjana, ternyata masih ada guru SMA yang mengajar di SMA Long Apari.
Makin diperparah dengan guru yang tidak disiplin dan sering meninggalkan tempat tugas. ”Biasanya yang sering meninggalkan tempat kerja itu bukan warga asli perbatasan,” ungkap Lidjo Kaya dalam diskusi dengan wartawan pada Kamis, 15 April 2010..
Selaku putra daerah asli Long Apari, Lidjo Kaya mengaku miris melihat kondisi pendidikan tersebut. Bangunan sekolah di kecamatan yang dihuni mayoritas suku Dayak Aoheng atau Penihing ini, juga dapat dikatakan tidak layak. Misalnya lantai bangunan SMPN 25 Sendawar di Tiong Ohang. Jika berjalan harus perlahan karena papan lantai sudah lapuk.
Belum lagi ada kepala sekolah di sana meninggalkan tempat tugas dan baru kembali ke sekolah saat akan ujian nasional. ”Ini tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah kabupaten, provinsi juga harus memperhatikan,” harap politisi Partai Hati Nurani Rakyat ini.
Lidjo yang juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembangunan Perbatasan Lasan Tuyan, meminta dukungan penuh gubernur di provinsi. Termasuk transparansi soal pemberian bantuan beasiswa pendidikan. Sebab pemprov melalui Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy mengklaim 2.000 lebih warga perbatasan mendapatkan beasiswa pendidikan. Setelah dicek, di Kubar tidak jelas alokasinya. ”Mestinya secara terbuka dijelaskan, berapa jumlah alokasi dan dan penerima beasiswa tersebut di Kubar,” ujarnya.
Hasil kunjungannya di masa reses ke Long Apari, imbuh Lidjo, banyak warga berharap mendapat bantuan beasiswa pendidikan anak-anaknya. Selain itu, warga meminta pemprov turut membantu program pembangunan pendidikan di perbatasan. Sebab tidak cukup dibebankan pada Pemkab Kubar saja.
”Jangan hanya menjual isu daerah perbatasan yang tertinggal. Setelah dana diterima lantas dialihkan ke kegiatan di luar daerah perbatasan. Hal seperti itu jika benar terjadi sangat disayangkan,” jelasnya.
Sementara Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kubar, Yoseph Nyangun Alui, berharap pemerintah bisa merespon cepat permasalahan pendidikan di hulu riam. ”Tidak hanya di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai, daerah lain di pedalaman Sungai Mahakam patut mendapat perhatian lebih,” tukasnya. #Sonny Lee Hutagalung
