Ahmad Sarkawi: “Jangan dilewatkan pembayaran pajak untuk hindari timbul denda”

Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyosialisasikan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

LINGGANG BIGUNG – KABARKUBAR.COM
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 disosialisasikan kembali oleh Anggota DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Bersama Badan Pendapatan Daerah Kaltim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah atau PPRD Kabupaten Kutai Barat. Perda itu berisi Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Menurut Ekti Imanuel yang duduk di Komisi 3 DPRD Kaltim, penyebarluasan dan sosialisasi perda tersebut dilakukan agar warga semakin paham terkait pembayaran pajak. Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB, yang berkaitan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama.

“Ini murni kegiatan kedewanan didampingi pemprov. Agar masyarakat makin paham soal bayar pajak,” katanya dalam sosialisasi yang dilakukan di Lamin Adat (Luuq) Melapeh, Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung pada Sabtu, 6 Maret 2021.

Kepala UPTD PPRD Kubar H Ahmad Sarkawi, menyampaikan informasi relaksasi pajak yang dibuka hingga 31 Maret 2021. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Sebagai narasumber, Kepala UPTD PPRD Kubar H Ahmad Sarkawi menyebut, pihaknya memberikan relaksasi atau penghapusan denda pajak di masa pandemi. Tahun 2020 lalu, dua kali diberikan relaksasi.

Tahun ini, juga diberikan relaksasi dengan batas waktu hingga 31 Maret 2021. “Kami berpesan, jangan dilewatkan pembayaran pajak untuk hindari timbul denda. Tahun ini tidak ada perpanjangan relaksasi, jadi hanya sampai 31 Maret 2021,” katanya.

“Ini kesempatan, bawa ke Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) akan dihilangkan dendanya. Hanya bayar pokoknya. Ganti plat, otomatis bawa BPKB, STNK, unitnya dan KTP. Gunakan kesempatan ini,” jelas Ahmad Sarkawi atas pertanyaan salah seorang warga, yang mengaku belum membayar pajak mobilnya sejak tahun 2004.

Dipaparkannya, jenis pajak daerah ada lima. Yakni PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB, Pajak Air Permukaan atau PAP, dan Pajak Rokok. PBBKB dan Pajak Rokok dikelola oleh Bapenda Kaltim. Sedangkan tiga lainnya dikelola UPTD yang berada di kabupaten dan kota.



Untuk PKB sendiri, ada kenaikan sebesar 0,25 persen dalam revisi Perda Nomor 1 Tahun 2011 ke Nomor 1 Tahun 2019. Tercantum dalam Pasal 7 huruf a, tarif PKB ditetapkan sebesar 1,75 persen untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi. Untuk tiga kategori lainnya, besar pajak tetap. Yakni Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1 persen, kendaraan fasilitas umum 0,5 persen, dan kendaraan bermotor alat-alat berat sebesar 0,2 persen.

Kenaikan itu juga berlaku untuk Pajak Progresif. Yaitu pajak yang ditarik dari wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu unit. Progresif dikenakan jika nama dan alamat pemilik kendaraan sama. Tapi untuk kendaraan yang kapasitas mesinnya lebih dari 200cc.

Kenaikan 0,25 persen itu berlaku sama untuk empat kategori. Mulai kepemilikan kedua menjadi sebesar 2,25 persen, kepemilikan ketiga 2,75 persen, kepemilikan keempat 3,25 persen serta kepemilikan lima dan seterusnya sebesar 3,75 persen. Hal itu berlaku sama untuk kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, roda empat atau lebih.

Perda sebelumnya, pajak progresif diberlakukan mulai kapasitas mesin 300cc. “Kalau misalnya sekelas N-Max yang 155cc, biar ada 10 unit miliknya, tidak dikenakan pajak progresif,” ujar Ahmad Sarkawi merespon pertanyaan Sunardi, jurnalis KataBorneo.

Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah dilakukan di Lamin Adat Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung pada Sabtu, 6 Maret 2021. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

“Kalau saya ada niat menjual kendaraan, apakah tetap dikenakan pajak progresif?” tanya Andre yang juga Ketua RT 9 Kampung Linggang Melapeh.

Ahmad Sarkawi menjelaskan, jika membeli kendaraan roda 4, apalagi kondisi bekas, harus dicek dulu ke Samsat. Menjual mobil, ditegaskan tidak berpengaruh jika bukan progresif. Ia meminta agar segera dilaporkan ke Samsat, bahwa mobil sudah dijual. Yang membeli pun beruntung, karena pajak progresif dihapus.

“Jangan saat bayar pajak, kaget bayar sampai Rp10 juta. Tanyakan dulu apa progresif atau tidak. Banyak sekali yang datang ke Samsat, lalu kaget, padahal mobil hanya Avanza. Beda kalau mobil mewah seperti Rand Rover,” ujarnya.

Diakui oleh pria yang bertugas di Kubar sejak tahun 2004 ini, kesadaran wajib pajak di Kubar terus meningkat. Sehingga beberapa tahun belakangan, target pajak yang diberikan kepada UPTD PPRD Kubar selalu tercapai. Bahkan realisasinya melampaui target.



Misalnya di tahun 2019 yang awalnya ditargetkan senilai Rp64,85 miliar dinaikkan menjadi Rp71,8 miliar, tercapai Rp73,6 miliar atau sebesar 102,49 persen. Kemudian di tahun 2020 dengan target awal Rp83,85 miliar menjadi Rp58,49 miliar akibat pandemi Covid-19, terealisasi Rp62,07 miliar atau sebesar 106,12 persen.

“Tahun 2021 kita ditargetkan Rp72,89 miliar, dan sudah terealisasi Rp11,57 miliar atau sebesar 15,87 persen hingga Februari 2021 ini,” ujarnya dalam sosialisasi yang dihadiri Plt Camat Linggang Bigung, Kristian. Hadir juga Kepala Kampung Linggang Melapeh Musiman, Kepala Adat Linggang Melapeh Sadan, Sekretaris Linggang Melapeh Roi, dan Ketua BPK Linggang Melapeh. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here