Hits: 0

Akan Panggil Perusahaan Yang Disebut Nakal

PT Kutai Agro Lestari adalah salah satu perusahaan Perkebunan Sawit yang beroperasi di Kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Banyak Perusahaan beroperasi di seputar Kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar, tidak menjadikan hidup warga setempat berleha. Justru, masyarakat kesal dan kecewa atas sikap cuek sejumlah perusahaan tambang batubara dan perkebunan sawit di sana. Selain ogah merealisasikan kewajibannya, eh katanya ada yang nekat menyerobot lahan kampung.

“Dari 6 perusahaan beroperasi di Penarung, cuma sebagian yang sudah memenuhi kewajiban Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan) kepada kampung,” ungkap Kepala Kampung atau Petinggi Penarung, Dede Saputra, Selasa 3/10/2017 di Lantai II Gedung DPRD Kutai Barat.

Dede Saputra menyampaikan kekecewaan masyarakatnya kepada Wakil Ketua DPRD Kubar, Arkadius Elly, di ruang kerjanya. Saat melaporkan kondisi di kampung itu, Ia didampingi Sekretaris Kampung Penarung Harun Saptono, dan Ketua BPK Penarung Yeritoi.

 

Untuk perusahaan tambang batubara, diakui ada empat perusahaan yang beroperasi di wilayah Penarung. Yaitu PT Trubaindo Coal Mining, PT Pamapersada Nusantara, PT Riung Mitra Lestari dan PT Borneo Alam Semesta. “Yang sudah rutin menyalurkan kewajiban CSR cuma Banpu (TCM). Kalau yang lainnya, termasuk sub kontraktornya, sudah beberapa tahun ini tidak pernah merealisasikan,” jelas Dede Saputra.

Petinggi Penarung, Dede Saputra, didampingi Sekretaris Kampung Harun Saptono, dan Ketua BPK Penarung Yeritoi, melaporkan sikap cuek perusahaan kepada Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Arkadius Elly, Selasa 3/10/2017 pagi. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Soal tidak peduli nasib masyarakat setempat, imbuh Harun Saptono, juga ditunjukkan perusahaan perkebunan sawit. Bahkan PT CAK anak perusahaan PT Fangiono Agro Plantation disebut sewenang-wenang menyerobot lahan seluas 400 hektar. Lahan itu masuk dalam Tata Ruang Kampung Penarung, yang dikerjakan perusahaan tanpa ganti rugi atau imbalan bagi warga setempat. “Sampai sekarang, kami juga tidak tahu letak kebun Plasma untuk masyarakat. Katanya bagi hasil 80:20 dengan kebun Inti perusahaan?” katanya.

“Bahkan yang disebut perusahaan ‘uang tali asih’ atas lahan masyarakat itu kami tidak tahu. Saat pembebasan lahan itu, tidak melibatkan tim kampung,” beber Harun Saptono.

Yeritoi justru lebih rinci menyebut perusahaan yang dinilai ‘nakal’, karena tidak memenuhi kewajiban CSR kepada kampung. Yaitu Riung, BAS, PT Kruing Lestari Jaya, serta PT Borneo Citra Persada Mandiri. “Kami berharap agar DPRD Kubar segera memanggil seluruh perusahaan yang beroperasi di Kampung Penarung,” pesannya.

Menanggapinya, Arkadius Elly mengaku segera membawa laporan masyarakat itu ke Badan Musyawarah DPRD Kubar. Selanjutnya akan dijadwalkan untuk rapat dengar pendapat para pihak di DPRD Kubar. “Kami akan undang seluruh perwakilan perusahaan itu, juga tokoh masyarakat dan aparatur Kampung Penarung ke DPRD Kubar,” katanya.

Ada aturan yang mengatur soal CSR, yakni Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Maka perusahaan yang beroperasi di lingkungan masyarakat, wajib berperan membangun ekonomi berkelanjutan.  Hal itu guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umum. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here