Petinggi Linggang Marimum Ditahan Kejari Kubar Terkait Korupsi ADD

523 views

Rugikan Negara Hingga Rp. 800 juta Lebih

DH saat ditahan Kejari Kubar dan dititipkan di Rutan Polres Kubar ( Istimewa )

 

KABARKUBAR.COM – SENDAWAR,

Kejaksaan Negeri Kutai Barat  resmi menahan kepala kampung Linggang Marimun, kecamatan Mook Manar Bulatn, Dahlia Hartati alias DH  Saat ini tersangka dititipkan di rutan Polres Kutai Barat, pada Rabu 7 Mei 2023. terkait kasus dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa.

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Bayu Pramesti mengatakan, penahanan Petinggi  perempuan tersebut dilakukan usai jaksa menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka dari Polres Kubar. Menurut Bayu saat ini kasusnya sudah dinyatakan P21 dan siap disidangkan.

”Ya kasus Petinggi Marimun itu kan sudah tahap dua, tinggal kita limpahkan ke pengadilan Tipikor, sebentar lagi akan disidang,” ucap Bayu.

Sebelumnnya kasus dugaan tipikor alokasi dana desa kampung Linggang Marimum diusut Polres Kubar sejak 2021. Polisi menduga anggaran dana desa diselewengkan Petinggi karena minimnya pembangunan di kampung. Padahal tiap tahun pemerintah menggelontorkan dana desa serta alokasi dana kampung miliaran rupiah.

Mantan Kepala Kampung Linggang Marimun tersebut diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa tersebut dan merugikan keuangan negara Rp.800 juta lebih.

Terpisah Kapolres Kutai Barat melalui  Kasat Reskrim, Asriadi Jafar di Mapolres Kutai Barat, mengatakan kasus ini menyebabkan keuangan Negara dirugikan sebagaimana telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil PKKN sebesar Rp. 809.157.642,00.

Lebih lanjut diterangkan, DH selaku petinggi dalam melaksanakan kegiatannya, terdapat sebagian kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan, dan mempergunakan uangnya untuk kepentingan lain.

Menurut Asriadi, DH Selaku Kepala Kampung Linggang Marimun Kecamatan Mook Manaar Bulatn dalam melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan anggaran Dana Desa tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, melainkan melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada pengelolaan anggaran Dana Desa.#Kornelius 

Komentar

comments