Hits: 0

Sekdes Sebut Ada Rencana Jadi Caleg

MOOK MANAAR BULATN – KABARKUBAR.COM
Kepala Kampung atau Petinggi Muara Jawaq di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Masrun Abel, mengajukan surat permohonan mengundurkan dari jabatannya. Surat tertanggal 10 Pebruari 2020 itu ditandatanganinya di atas Materai, dan ditembuskan kepada Badan Perwakilan Kampung setempat. Oleh itu, warga meminta Penjabat atau Pj Petinggi nantinya adalah orang lokal.
“Saya setuju kalau Pj itu orang kampung kita. Pas ada perlu, sekalinya Pj di Barong Tongkok, bagaimana urusan warga. Hak pribadi Petinggi mundur, tapi sayang sekali. Pendukungnya kecewa, kalau putus di tengah jalan,” ujar Sulaiman, salah satu warga yang mengikuti rapat pengajuan nama Pj Petinggi di Ruang Pertemuan Kantor Petinggi Muara Jawaq pada Senin, 17 Pebruari 2020 pagi.



“Kita tidak setuju kalau Pj orang jauh. Tapi kita harus mengacu Undang-undang yang berlaku. Jangan ibarat naik motor, ngentas (lewat jalan pintas) tapi akhirnya lama sampai dan bisa tersesat,” kata Raju Ismail yang juga hadir dalam rapat.
“Siapa kira-kira yang layak dan baik untuk jadi Pj? Bagusnya yang tinggal di kampung, agar mudah urusan. Tandatangan dan rapat tidak sulit,” ujar Staf Lembaga Adat Kampung Muara Jawaq, Uloi. “Kami harap yang terbaik, agar semua sukses dalam tugas,” imbuh Ketua RT 5, Supardi.
Dijelaskan Ketua BPK Kampung Muara Jawaq, Evenius, hak pribadi Masrun Abel untuk mengundurkan diri. Hal itu diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BPK berkewajiban menyampaikan pengunduran diri itu kepada masyarakat. Soal alasan Petinggi mundur, Evenius mengaku tidak tahu pasti. Hanya sesuai tertera dalam salinan permohonan mengundurkan diri itu.

“Saya dapat surat pengunduran diri dari beliau langsung pada Selasa malam. Saya kasih kesempatan berpikir dulu, tapi beliau mendesak. Soal motif mundur, saya tidak mau menjawab. Itu ranahnya beliau, biar dijelaskan sendiri,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri Ketua RT, Lembaga Adat dan 20 lebih perwakilan masyarakat.
Ia menegaskan, telah menyampaikan permintaan kepada pejabat berwenang. Yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Faustinus Syaidirahman dan Kepala Bidang Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan, Sepinus. Agar Pj Petinggi nantinya dari warga setempat. “Karena nanti banyak urusan warga bisa terkendala kalau Pj tidak di tempat,” kata Evenius.
Evenius mengatakan, DPMK meminta BPK Kampung Muara Jawaq mengadakan rapat, dan hasilnya nanti disampaikan ke Camat Mook Manaar Bulatn. Ia meminta agar tidak muncul kesan pemerintah kampung tidak berjalan. Sehingga roda pemerintahan tetap berjalan baik. “Kami diberi waktu hingga hari ini. Jika belum ada nama diusulkan, maka Pj Petinggi otomatis akan ditentukan dari kecamatan. Kami usulkan nama Pak Sendeng, beliau PNS (di SMPN 2 Mook Manaar Bulatn), dan beliau pun sudah menyatakan siap,” tegasnya.
Errye Sugyanto selaku Sekretaris Kampung Muara Jawaq mengatakan, masa bakti Masrun Abel sebagai Petinggi baru akan berakhir pada Mei 2023. Ia tidak mempermasalahkan siapa dan darimana Pj Petinggi nantinya. Asalkan kepentingan masyarakat bisa berjalan baik. “Sudah pas Pj jika diusulkan dari masyarakat kita sendiri. Memang ada wewenang camat, dan biasanya dari kecamatan,” katanya.
Menurutnya, Pj biasanya ditugaskan pada masa transisi pemerintahan. Namun jika bicara regulasi, bisa kita sepakati bersama dan ada wewenang kepala daerah atau bupati. Ia menegaskan jika perlu Pj diajukan sebagai calon dengan pemilihan. Jika dengan menunjuk, tidak perlu calon lain. Kemudian, jika ada bahasa menawarkan ke masyarakat, maka harus diadakan pemilihan.
Ia kembali menegaskan, sebelum SK Pemberhentian Petinggi terbit, Masrun Abel masih Petinggi aktif. Diakuinya, kabar pengunduran diri Masrun Abel sudah membuat heboh, dan masyarakat bertanya alasan Petinggi itu mundur. “Hari ini Petinggi dipanggil ke kabupaten, mungkin menghadap bupati atau Pak Tullur (Sekretaris Kabupaten Kubar, Yacob Tullur), makanya saya harap cemas. Ibarat kapal, bisa milir dan bisa juga balik mudik,” jelas Errye.



“Petinggi mundur bukan karena ada masalah. Beliau itu kader partai, dan ada rencana ikut agenda politik. Jadi jika mundur sekarang di 2020, tahun 2023 sudah memenuhi syarat aturan politik. Tahun 2024 bisa maju caleg (Calon Anggota Legislatif),” imbuhnya.
“Nanti camat akan mengajukan Pj sesuai kewenangannya. Yang pasti harus dari unsur PNS, sebab menunjuk Pj itu kewenangan camat,” kata Kepala DPMK Kubar, Faustinus Syaidirahman, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here