Hits: 0

Belly: Kita Bukan Mau Menutupi Pidana, Tapi Penyelamatan Uang Negara Dulu

Inspektur Inspektorat Kubar, Robertus Bellarminus Belly Djueni Widodo. LILIS SARI/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Inspektorat Kabupaten Kutai Barat berharap masyarakat ikut mengawasi pengelolaan dana di tingkat kampung. Baik itu yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN berupa Dana Alokasi Khusus atau Dana Desa. Jika ada temuan indikasi penyimpangan, diminta untuk segera melaporkan. Tidak harus menunggu pekerjaan selesai atau telah lewat tahun anggaran.

“Mestinya saat dilaksanakan (Koreksi). Jangan saat pekerjaan sudah selesai baru dilaporkan. Kita mau, protes disampaikan selama pekerjaaan dilaksanakan agar bisa diperbaiki. Masak mau dibongkar lagi (pekerjaan yang diprotes), tidak mungkin kan,” ungkap Inspektur Inspektorat Kubar, Robertus Bellarminus Belly Djueni Widodo.



Jika warga yang menduga ada penyimpangan melapor setelah pekerjaan yang dibiayai uang rakyat telah selesai, lanjut Belly, akan menimbulkan tanda tanya. Sebab mengapa tidak melapor saat pekerjaan sedang berlangsung. “Laporkan dulu, agar tidak ada kerugian. Yang lapor juga bakal ada tanda tanya, kenapa melapor setelah pekerjaan selesai,” singgung Belly.

“Kita bukan mau menutupi pidana, tapi penyelamatan uang negara dulu. Masyarakat tidak tahu berapa biaya membawa terpidana ke penjara. Kalau semua dipenjara, tidak cukup biayanya. Saya rencanakan mau keliling sebagai Wakil Ketua Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar), untuk sosialisasi saber pungli, keuangan desa, dan gratifikasi,” tegasnya.

Dijelaskannya, kewenangan pengawasan ada pada Bupati, melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP Inspektorat. Berdasarkan kesepakatan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kepala Polri dan Jaksa Agung, pengawasan harus melibatkan polisi dan jaksa. Aturannya, begitu ada pengaduan dan mengarah tindak pidana korupsi, akan diserahkan hasilnya. “Jika oleh aparat penegak hukum, harus diekspos dulu ke APIP. Kecuali sudah ada indikasi tindak pidana korupsi, polisi atau jaksa bisa langsung memroses. Minta bantuan ke APIP untuk menghitung kerugian,” ujar Belly.

Soal kewenangan aparat penegak hukum (APH), diatur dalam Undang-undang. Hanya saja, untuk internal mestinya dibawa ke APIP dulu, agar ada pembinaan lebih dulu. “Yang penting penyelematan uang daerah dulu. Jangan Petinggi sudah dipanggil APH baru teriak-teriak. Pak Belly tolong kami dipanggil jaksa, kami dipanggil polisi,” katanya.

Menurut Belly, ada tiga jenis korupsi. Pertama memang didasari niat benar, atau aslinya memang ingin korupsi. Kedua, faktor ikut-ikutan. Sebab jika tidak ikut, akan disingkirkan. Ketiga yang sering terjadi, tidak tahu kalau yang dilakukan itu korupsi. Contoh kecil, saat membeli motor, tapi tidak melakukan balik nama.

“Itu juga korupsi, tapi kita tidak sadar. Ah itu sudah biasa. Dikasih uang sama orang, tidak tahu duitnya dari mana. Itu namanya gratifikasi kalau yang menerima itu pejabat negara. Bawahan tidak boleh memberi ke atasan, tapi atasan yang nraktir bawahan. Harus kita rubah mindset (pola pikir),” imbuh Belly.



Pria yang lama berkarir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mengaku, kordinasi dengan Jaksa tetap baik. “Bukan mau menyelamatkan koruptor, tapi kerjasama menyelamatkan keuangan negara. Dan penindakan jika terbukti,” tegas Belly.

Diakui Belly, Inspektorat Kubar punya anggaran yang cukup. Hanya saja, tenaga auditor dimiliki terbatas. Hanya ada 18 auditor dan baru 12 di antaranya yang mengantongi Sertifikat Pejabat Fungsional Auditor. Padahal tugas berat untuk menangani 190 kampung, 4 kelurahan, 16 kecamatan, dan sekitar 47 OPD. Belum termasuk Dana Alokasi Khusus, Bantuan Operasional Sekolah dan review. “Enam lagi masih menunggu persetujuan. Dan mereka harus bersertifikasi sebagai Pejabat Fungsional Auditor,” jelas Belly. #Sonny Lee Hutagalung/Advertorial

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here