Samsat Kubar Tandatangani MoU Dengan Kejaksaan Negeri Kutai Barat

1,210 views

Pendampingan Penagihan Pajak Perusahaan

Setelah penandatanganan MoU antara UPTD PPRD Wilayah KUbar dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat. ( Kornelius )

SENDAWAR – KABARKUBAR.COM

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kubar atau yang dikenal dengan Samsat Kubar melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MoU dengan Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Kamis 7 September 2023.

Penandatanganan perpanjangan MoU tersebut merupakan salah satu langkah dalam membantu Samsat Kubar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor.

MuO ini untuk pendampingan hukum penyelesaian penunggakan pajak perusahaan baik sektor perkebunan maupun sektor pertambangan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

“MoU ini untuk penyelesaian pajak kendaraan bermotor  dan pajak air permukaan perusahaan di Kutai Barat yang menunggak,” ungkap Mulia Pardosi.

Hal ini perlu dilakukan agar Kejaksaan Negeri Kutai Barat membantu memberikan pendampingan dalam penagihan pajak.

“Kepada perusahaan yang lalai kita akan berikan Surat Peringatan I hingga Surat Peringatan III, jika tidak diselesaikan maka kita akan limpahkan ke Kejaksaan,” tambahnya.

“Kita harapkan MoU ini juga bisa semakin meningkatkan sinergitas serta berdampak dengan peningkatan pendapatan daerah untuk sektor pajak kendaraan bermotor,”pungkasnya.

Penandatangan MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Samsat Kubar dan Kejari Kubar ( Kornelius )

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Bayu Pramesti bahwasannya Kejari Kubar selalu siap jika diminta bantuan pendampingan hukum.

Namun tetap saja, pendampingan tersebut ada beberapa hal yang memang mesti diperhatikan.

“Jadi ini semacam payung terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Ada dua kegiatan, formal dan informal,” kata Bayu Pramesti.

Menurutnya untuk kegiatan informal, koordinasi dan sinergitas yang dilakukan misalnya dalam kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan lainnya. Namun secara formal, harus disertai dengan surat kuasa khusus dalam melaksanakan pendampingan hukum.

“Surat kuasa khusus ini dalam hal hal tertentu. Misalnya ada terjadi penunggakan pajak, jadi nanti ada surat kuasa khusus yang dimaksudkan untuk membantu penagihannya,” tegas

Kejari Kubar sejak tahun 2020 sudah membantu penagihan tunggakan pajak hingga akhirnya selesai dan terbayarkan. Namun masih ada juga beberapa yang hingga kini masih berproses.

Untuk diketahui di Kabupaten Kutai Barat ada puluhan perusahaan baik sektor perkebunan maupun pertambangan yang masih menunggak pajak dengan total tagihan dan denda mencapai angka miliaran rupiah.

Dan dari jumlah tersebut setelah dibantu pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat, ada beberapa yang memenuhi kewajibannya dengan membayar dengan cara mencicil.# Kornelius

 

Komentar

comments