Hits: 3

Jaksa Sebut Terpidana koperatif Penuhi Panggilan Untuk Laksanakan Putusan MA

Hendrikus Gamas hendak dibawa Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat menuju Lapas Kelas IIA Samarinda. SUNARDI/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Kejaksaan Negeri Kutai Barat tidak main-main dalam mengemban tugasnya. Jaksa kembali mengeksekusi seorang terpidana pada Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat. Ini adalah terpidana ketiga yang dieksekusi terkait proyek yang dihitung telah merugikan negara senilai Rp262.595.455.

Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kubar, Iswan Noor, eksekusi dilakukan karena proses hukum yang dijalani terpidana Hendrikus Gamas (HG) telah final. Ia ditahan oleh Penyidik Kejari Kubar pada Senin, 15 Februari 2021.

Eksekusi didasari Surat Keputusan Mahkamah Agung  Nomor: 2033 K/PID-SUS/2014 menyatakan secara incraht atau berkekuatan hukum tetap. Bahwa terpidana dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun dan pidana denda senilai Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan.

“Yang bersangkutan akan ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Samarinda,” ujarnya dalam Keterangan Pers di Kantor Kejari Kubar, Jalan Sendawar Raya, Barong Tongkok.

Dijelaskannya, kasus yang menjerat HG ini merupakan satu kesatuan dengan perkara atas nama Zulkarnain, yang telah dieksekusi lebih dulu pada Rabu, 13 Januari 2021 lalu. Perkara yang sama juga atas nama Victorius Hendri.

Kasi Pidsus Kejari Kubar, Iswan Noor, dengan didampingi Kasi Intel Ricki Rionart Panggabean dan Kasi Datun Muhammad Hari, memberikan keterangan kepada awak media pada Senin, 15 Februari 2021. SUNARDI/KABARKUBAR.COM

Setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung, pihak Kejari Kubar melakukan pemanggilan terhadap terpidana. “Terpidana secara koperatif memenuhi pemanggilan kami untuk melaksanakan putusan ini,” ungkap Iswan Noor yang pernah menjabat Kepala Seksi Intelijen Kejari Waikabubak, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Iswan Noor memberikan keterangan dengan didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Kubar, Ricki Rionart Panggabean, dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Kejari Kubar, Muhammad Hari. Ada juga Angga Wardana dan Vanessa Yovita Nauli selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kubar.

Sebelumnya KabarKubar mengabarkan, Zulkarnain dieksekusi Penyidik Kejari Kubar pada Rabu, 13 Januari 2021. Mantan Kepala Diskes Kubar berusia 52 tahun dan masih berstatus ASN itu harus mendekam selama 18 bulan di penjara. Ia dinyatakan bersalah dalam dugaan korupsi yang merugikan negara senilai Rp262.595.455.

Zulkarnain dieksekusi setelah pihak Kejari Kubar menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung bernomor 814 K.Pid.Sus/2015, yang diputus pada 25 Februari 2016. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kubar itu pun segera dibawa ke Lapas Kelas IIA Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejari Kubar, Muhammad Hari, Ricki Panggabean menyebut isi putusan pidana, denda serta uang perkara. Yakni hukuman pidana selama satu tahun dan enam bulan penjara dengan denda Rp50 juta subsider dua bulan. Zulkarnain terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kasi Intel Kejari Kubar, Ricki Rionart Panggabean dan Angga Wardana selaku Jaksa Penuntut Umum, membawa terpidana untuk menjalani putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SUNARDI/KABARKUBAR.COM

Sebelumnya Zulkarnain juga telah ditetapkan masuk Daftar Pencarian Orang Kejari Kubar. Atas upaya eksekusi pihak Kejari Kubar, terdakwa disebut tidak melakukan perlawanan dan atau tidak ada upaya paksa. “Datang sendiri ke Kejari Kubar, setelah dilakukan pemanggilan,” kata Ricki Panggabean yang didampingi juga Jaksa Penuntut Umum Kejari Kubar, Angga Wardana.

Penelusuran KabarKubar, kasus ini telah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Samarinda dengan Nomor:15/Pid.Tipikor/2013/PN Smda, tanggal 30 Oktober 2013. Zulkarnain divonis pidana penjara selama 3 tahun dengan perintah Terdakwa supaya ditahan, dan denda Rp50 juta subsidair 1 tahun kurungan. Namun Terdakwa menyatakan banding.

Kemudian, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 09 /Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA, tanggal 14 April 2014. Zulkarnain dipidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar Rp50 juta, subsidair 2 bulan penjara. Vonis ini diputus oleh Laurensius Sibarani sebagai Ketua Majelis Hakim, Leonardus Butar Butar dan Mochamad Ilyas selaku hakim anggota.



Zulkarnain didampingi Burhan Ranreng sebagai penasihat hukum yang berkantor di Jalan Thoyeb Hadiwijaya No.01, RT 54 Kota Samarinda. Dengan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2013.

Proyek dengan nilai kontrak Rp 288.855.000 itu dihitung telah merugikan negara senilai Rp 262.595.455. Berawal dari Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional di Diskes Kubar pada 21 Juli 2008. Yakni untuk pengadaan satu unit Mitsubishi Strada Triton Double Cabin 4×4. Sesuai dengan DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) bernomor 1.02 01 02 05 5 2 sebesar Rp300 juta.

Soal Korupsi Pengadaan Ambulans Diskes Kubar, Kejari Kubar Sebut Masih Kasasi

Pejabat Pelaksana Teknis Bagian Umum dan Perlengkapan pada Diskes Kubar tahun anggaran 2008 adalah Gusran, dan Zulkarnain selaku Pengguna Anggaran. Sedangkan Bendahara Pengeluaran saat itu adalah Misdi, dan Edy Surianto serta Paskalis Dedy sebagai

Ketua dan Sekretaris Panitia Lelang/Pengadaan. Maria Dewi selaku Direktur CV Jangin Putratama, memberikan kuasa kepada Hendrikus Gamas sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan tersebut.

Lantas terbitlah Surat Keputusan Nomor: 440.449.2/07/GN.APBD/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008. Dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440.449.02/07/SPMK.APBD/VII/2008 dan Kontrak/Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Tahun 2008 Nomor: 440.449.2/07/KK-APBD/IX/2008 tanggal 21 Juli 2008.

Atas dasar SPMK itu, CV Jangin Putratama mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 persen melalui surat Nomor: 031/JPT-DINKES/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008. Namun transfer ke rekening Nomor: 0112074970 atas nama Hendrikus Gamas, bukan ke rekening perusahaan.

Kemudian Diskes Kubar memroses pengajuan pencairan uang muka itu melalui PPTK. Caranya, dengan melengkapi administrasi seperti menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor 011/SPP-LS/DINKES/2008 tanggal 28 Agustus 2008 senilai Rp86.656.500. Yang diproses Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk diterbitkan SP2D Nomor: 02812/SP2D-LS/DINKES/2008 tanggal 29 Agustus 2008 senilai pengajuan.



Agar dana yang telah dianggarkan tidak kembali ke kas daerah, Zulkarnain selaku Pengguna Anggaran berinisiatif membuat dokumen syarat pencairan dana sebesar 70 persen. Hal itu didasari adanya surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Hendrikus Gamas mewakili CV Jangin Putratama. Isinya, kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai 100 persen paling lambat 23 Desember 2008.

Mobil tidak kunjung diadakan, tapi dibuat dua surat sebagai bukti mobil telah ada. Yakni Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 440.027/ /PAN-TU/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 440.027/ /Dinkes-TU/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008.

SP2D No.07684/SP2D-LS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 berisi nominal Rp202.198.500. Sehingga kerugian negara mencapai Rp262.595.455, karena dipotong nilai PPN sebesar 10 persen dengan nilai Rp26.259.545. #Sunardi

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here