Setahun Pegawainya Belum Terima Uang Makan, Kadiskes Mahulu Sebut 2 Penyebab

0
408

Kas Daerah Kosong dan Defisit APBD Mahulu 2021

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu, drg Agustinus Teguh Santoso. ARSIP/KABARKUBAR.COM

LONG APARI – KABARKUBAR.COM

Ratusan pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, mengeluh. Sebab, selama setahun ini belum menerima pendapatan tambahan berupa uang makan dan tunjangan lainnya. Hal ini dipertanyakan, karena dinilai sangat berpengaruh pada kinerja para tenaga kesehatan maupun administrasi di seluruh unit pelayanan.

“Kami belum terima uang makan dan lainnya selama setahun. Teknisnya kenapa dan ada apa, kami tidak tahu,” kata seorang pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu.

Tak hanya itu, ia juga mengaku Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP belum diterima selama tahun 2022. Insentif itu nilainya berbeda sesuai golongan. Untuk golongan 2D mencapai Rp2,5 juta perbulan.

“Antar golongan di kisaran Rp100 ribu sampai Rp200 ribu bedanya tiap tingkatan,” aku wanita yang telah mengabdi di GSM sejak berdiri.

Hal sama terjadi pada mereka yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak atau TKK. Biasanya, seorang TKK bisa menerima Rp6,2 juta perbulan. Namun setahun belakangan, tidak ada lagi uang makan dan tunjangan lainnya.

“Tunjangan TKK Nakes dan TKK Umum beda besarannya. Setahun ini kekurangan honor kami belum dibayar,” ujar pegawai di PKM Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.

Bangunan Puskesmas Tiong Ohang yang saat ini difungsikan sebagai tempat karantina warga yang terkonfirmasi reaktif atau positif Covid-19. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Tak beda di PKM Tiong Ohang, Kecamatan LongApari. Menurut para TKK, uang makan sebesar Rp650 perbulan sudah tidak diterima sejak 2021. Termasuk tunjangan program sebesar Rp500 ribu perbulan yang informasinya sudah dihapus.

“Awal Januari 2021, bendahara kami bilang tidak ada lagi uang makan. Katanya karena ada Perda (Peraturan Daerah), dan akan disatukan dalam gaji,” ungkap pria yang minta tidak disebut namanya.

Meski senang, ia mengaku bingung saat Juni 2021 menerima uang yang disebut sebagai kekurangan gaji dari Januari hingga Juni 2021. Totalnya Rp3,9 juta. “Kalau kita hitung, bagi enam bulan, ya pas saja Rp650 ribu. Tapi katanya bukan uang makan,” katanya.

Namun para TKK kembali kecewa saat November 2021 yang diterima hanya honor. Bendahara PKM kembali mengatakan ada Perda melarang.

Perda itu disebut mengatur admin atau tenaga umum, bukan nakes yang dapat kelebihan gaji. Hanya saja, sampai kini wujud Perda itu tak pernah ditunjukkan. “Malah ada isu Rp3,9 juta itu diminta dikembalikan,” pungkasnya.

Lewat telepon, Kepala Diskes Mahulu drg Agustinus Teguh Santoso memberi dua alasan. Yakni terjadinya defisit anggaran dan kekosongan kas daerah di tahun 2021.

“Memang pada akhir tahun anggaran 2021 terjadi defisit anggaran dan kekosongan kasda. Sehingga memang ada yang masih terhutang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, yang terhutang dari dana Belanja Tidak Terduga atau BTT. Juga dari dana APBD Perubahan Diskes Mahulu.

“Pembayarannya akan direalisasikan di tahun anggaran 2022 ini. Baik melalui APBD Pergeseran, Dana BTT Tahun 2022 maupun APBD Perubahan Tahun 2022,” terangnya.

“Sebaiknya bendahara/bagian keuangan Puskesmas bisa langsung ke bagian keuangan Dinas Kesehatan untuk konfirmasi mana yang sudah bisa dibayarkan mana yang belum,” pesan Teguh. #Sonny Lee Hutagalung

 

Komentar

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here