Sosialisasi Perda, Ekti Imanuel: Ada Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu

0
42

Menjamin Bantuan Hukum Dapat Dimanfaatkan Secara Merata Oleh Seluruh Masyarakat

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, meyakinkan pentingnya pemahaman masyarakat akan proses hukum. Terlebih, ada produk hukum yang memberikan kemudahan bagi mereka yang berperkara. Baik sebagai korban, pelaku atau saksi.

Hal itu disampaikannya saat melaksanakan tugas kedewanan pada Senin, 30 Juli 2022. Yakni Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Ekti Imanuel mengatakan, Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan produk hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Serta merupakan kewajiban Anggota DPRD untuk menyebarluaskannya.

“Bantuan hukum ini sangat penting dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Mengingat dalam hal kecil pun membutuhkan bantuan hukum yang kadang-kadang prosesnya sangat mahal,” terangnya.

Oleh karenanya, lanjut Ekti Imanuel, Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim membuat perda dimaksud. Guna membantu masyarakat di Kaltim, yang tidak mampu membayar pengacara jika berproses hukum.

“Kenapa dalam kegiatan sosper kali ini lebih memilih yang diundang adalah ketua-ketua RT? Supaya Ketua RT yang mendapat ilmunya, bahwa bantuan hukum ada untuk orang yang tidak mampu,” jelasnya.

Sebagai narasumber, AKP( Purn) Lorensius Balak memaparkan Perda tersebut. Ia menyebut, turunan Perda dimaksud adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

“Untuk Kutai Barat sendiri telah terbentuk yang namanya Posbakum atau Pos Bantuan Hukum,” ungkap mantan Kepala Polsek Bentian Besar itu dalam kegiatan bertempat di Gedung PKK Kabupaten Kutai Barat, Jalan Sendawar Raya, Barong Tongkok.

Adapun obyek perkara bantuan hukum, meliputi Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan bentuk bantuan hukum terbagi dua bagian. Yakni secara Litigasi atau proses penyelesaian perkara sengketa melalui pengadilan. Serta secara Non Ligitasi atau proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan.

“Penerima bantuan hukum adalah Orang atau Kelompok Orang Miskin,” jelas Lorensius yang juga Ketua Kerukunan Keluarga Dayak Bentian Kabupaten Kutai Barat, dan pernah menjabat Kepala Polsek Bentian Besar.

Menurut dia, perda ini bertujuan agar masyarakat memiliki akses keadilan dan mewujudkan konstitusi warga negara. Yaitu, sesuai dengan prinsip kita semua sama di hadapan hukum. “Serta menjamin bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat,” ucapnya.

Selanjutnya Lorensius menjelaskan mekanisme dan apa saja syarat-syarat dalam proses masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemaparan materi dilanjutkan sesi tanya jawab dengan peserta sosialisasi. #K Sunardi

Komentar

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here