Hits: 0

Partai Lama Ada Yang Belum Laporkan Perubahan Pengurus

 

Ketua KPU Kutai Barat, Fransiskus Xaverius Irianto

BARONG TONGKOK-KABARKUBAR.COM
Komisi Pemilihan Umum menyebut sudah terdapat 73 partai politik berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Mereka berhak mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2019 setelah memenuhi Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hanya saja, mereka harus dapat memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi kontestan Pemilu 2019.

Sesuai Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2011 itu disebutkan, untuk menjadi badan hukum, partai politik antara lain harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi. Dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten dan kota pada provinsi yang bersangkutan. Serta paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten dan kota yang bersangkutan.

“Sejauh ini baru Perindo (Partai Persatuan Indonesia) dan Berkarya (Beringin Karya) yang sudah mendaftarkan kepengurusannya pada kami,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat, Fransiskus Xaverius Irianto, Senin 31/7/2017 di ruang kerja.



Irianto mengingatkan, 12 parpol yang telah menjadi kontestan di Pemilu 2014 tetap harus melaporkan kepengurusannya ke KPU Kubar. Apalagi bagi mereka yang telah berubah struktur organisasinya. Dari data dimiliki, DPC Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan belum melaporkan perubahan pengurusnya. “Banyak parpol berubah struktur, dan saya ingatkan untuk laporkan perubahan kepengurusannya kepada kami,” pesannya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Perindo Kubar, Darsono Edwar, mengaku telah dan akan terus membenahi kepengurusan internal partai. Dari tingkat kabupaten, kecamatan (DPC) hingga kampung (DPRt). Sesuai arahan dari DPP, harus menyiapkan 100 persen kepengurusan se-Kubar. Sebab, jadwal verifikasi oleh KPU sudah dekat. Seluruh parpol, termasuk Perindo, harus menyiapkan kelengkapan administrasi.

Partai Perindo telah memiliki badan hukum yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014 tertanggal 8 Oktober 2014. “Sudah rampung, bahkan cadangan pun disiapkan. Jika ada pengurus yang tiba-tiba berhalangan, sudah ada calon pengganti. Jadi tidak ada masalah lagi,” jelasnya.



Soal target jika jadi peserta Pemilu 2019, Darsono mengaku optimis untuk mendapat 1 kursi di tiap daerah pemilihan. “Kami kejar dapat fraksi (di DPRD Kubar),” ujar pria yang pernah memimpin DPC Partai Damai Sejahtera Kubar tahun 2003-2007 ini.

Ketua DPD Partai Beringin Karya Kubar, Asnawi Muhammad, juga optimis partainya lolos verifikasi KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Partai Berkarya sudah sah berbadan Hukum sesuai SK Menkumham Nomor MH-20.AH.11.01 Tahun 2016. “Kami sudah mempunyai pengurus di 16 kecamatan se-Kubar. Tinggal pembenahan internal untuk persiapan verifikasi KPU,” jelas Asnawi yang pernah memimpin Partai Golongan Karya di Kubar.

Untuk diketahui, parpol yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu harus memiliki kantor dan kepengurusan. Baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, hingga tingkat kecamatan. Rinciannya, memiliki kantor dan kepengurusannya sebanyak 100 persen di 34 provinsi se-Indonesia. Juga memiliki 75 persen kantor dan kepengurusan di 514 kabupaten dan kota, dan harus memiliki 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan di Indonesia.

Itu sebabnya, peserta Pemilu 2014 lalu hanya diikuti 15 parpol, yakni 12 parpol tingkat nasional dan 3 parpol tingkat lokal Aceh. Pada Pemilu tahun 2004, ada 24 parpol sebagai peserta. Di Pemilu 2009 menjadi 34 parpol, dan pada 2014 ada 12 parpol.
Sonny Lee Hutagalung



Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here