Ingatkan Masyarakat Tidak Ikut Menyebarkan Berita Bohong
TERING – KABARKUBAR.COM
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, H Mahyudin, menemui masyarakat Kecamatan Tering. Dari 200 lebih warga yang hadir, ada tiga hal yang disampaikan kepada Mantan Bupati Kutai Timur tersebut. Soal banjir yang kerap melanda, pemekaran kampung dan perluasan lapangan parkir di Pelabuhan Tering Seberang.
Dua hal disampaikan oleh Abdul Wahid, Staf di SD 02 Tering. Wilayah RT 06 Kampung Tering Seberang, menurutnya sangat rancu dalam hal lokasi kampung. Sebab daerah yang dicakup RT 06, terputus dengan batas Kampung Purworejo. Sehigga terkesan bukan bagian dari Kampung Tering Seberang.
“Apakah penambahan atau pemekaran kampung bisa dilakukan oleh kampung yang mengusulkan. Sejak tahun 2015 kami mau ada pemekaran Kampung Tering Seberang. Karena RT 06 terputus oleh Kampung Purworejo,” ujarnya saat Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh DR H Mahyudin ST MM di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Minggu 3/3/2019.
Dalam acara di Balai Pertemuan Kampung Tering Seberang itu, Abdul Wahid juga mengeluhkan kampung mereka yang kerap dilanda banjir saat musim penghujan. “Di sini sering banjir. Apalagi rumah masyarakat yang rendah tanah. Dulu pernah datang dari jakarta, mau bikin turap, dan tinggikan tanah. Tapi sampai sekarang belum ada. Apa solusi banjir ini pak?,” katanya kepada Mahyudin.
Sedangkan Kepala Kampung atau Petinggi Tering Seberang, H Hairullah, menggambarkan kondisi lapangan parkir berukuran 25 x 50 meter di Pelabuhan Tering yang sudah sempit. Jika dulu tampak lengang, sekarang selalu penuh dengan mobil yang parkir. “Dulu memang bisa buat main bola voli, tapi beberapa tahun ini mobil bertambah terus,” ujarnya.
“Ada lahan kosong di sebelah lapangan parkir ituLokasinya masih ada tanah kosong. Luasnya 75 meter x 25 meter. Jika dibangun provinsi, itu tidak perlu ganti rugi. Karena itu lahan hijau. Warga Tering ini makmur Pak. Beli mobil kayak beli kerupuk,” imbuh Hairullah disambut riuh tawa warga yang hadir.
Dijelaskan Mahyudin, ada tiga instrumen pembiayaan. Yakni Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten. “Kalau soal pemekaran kampung adalah wewenang kabupaten. Cukup diusulkan lewat camat ke bupati. Kalau pemekaran kabupaten, kami di DPR yang buat undang-undangnya, seperti pembentukan Kabupaten Mahulu,” katanya.
Mahyudin yang duduk di MPR RI setelah terpilih menjadi Wakil Rakyat di DPR RI pada Pemilu tahun 2014, akan membawa aspirasi atau keluhan masyarakat Tering ke Senayan. Setidaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pihak berwenang di tingkat provinsi dan pusat. “Hati-hati saat menerima berita yang belum tentu benar. Jika itu berita bohong, jangan ikut menyebarkan. Kalau bohong, kita salah,” pesannya.
Mahyudin merupakan Politisi peraih suara terbanyak dari semua Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2014 di Provinsi Kaltim. Pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, dan menjadi Wakil Bupati Kutai Timur mendampingi Awang Faroek Ishak. Kemudian menjabat Bupati Kutai Timur pada periode 2003-2006.
Ia adalah Politisi asal Kaltim yang pertama pernah duduk di pimpinan lembaga tertinggi negara. Diakuinya, dulu MPR bertugas membuat Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden. Meski sekarang Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung masyarakat, tapi MPR RI masih memegang kewenangan tertinggi. Sebab merekalah yang melantik Presiden dan Wakil Presiden.
“Saya yang ikut menandatangani Berita Acara Pelantikan Jokowi-JK. Saya simpan itu (berita acara pelantikan) di rumah. Karena saya orang Kaltim pertama yang ikut menandatangani pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap Mahyudin yang pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim. #Sonny Lee Hutagalung
