Siapkan Perangkat dan Personel di Tahun 2019

BONGAN – KABARKUBAR.COM

Pemerintah Kecamatan Bongan yang wilayahnya di perbatasan Kabupaten Kutai Barat dengan dua kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur, berupaya menyajikan pelayanan terbaik. Terutama di bidang administrasi vital bagi 12 ribu lebih penduduk dalam 16 kampung. Salah satunya, telah membantu penerbitan 400 sertifikat tanah untuk tiga Kampung Muara Kedang, Kampung Penawai dan Kampung Muara Gusik.

“Sertifikatnya sudah diserahkan secara simbolis oleh Bapak Presiden Joko Widodo, saat datang ke Samarinda pada 25 Oktober 2018 lalu,” ungkap Camat Bongan, Ganjar Isukarso, Selasa 11/12/2018 di ruang kerjanya.



Ganjar mengatakan, sertifikat 400 bidang lahan yang diserahkan Presiden Jokowi itu sebagai bagian dari Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap. Program yang dicanangkan oleh Presiden RI itu dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia. “Sebenarnya kita dijatah 750 sertifikat. Tapi karena keterbatasan personel untuk sertifikasi lahan, akhirnya hanya 400 yang selesai. Sebanyak 150 bidang ada di Kampung Penawai,” kata kepada KabarKubar.

Pria yang sempat bertugas di Kantor Perizinan Kubar ini mengaku termasuk dalam 12 camat yang menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara. Namun kewenangan tersebut belum bisa berjalan maksimal. Karena terkendala peralatan, seperti komputer dan alat ukur. Demikian juga soal personel yang memenuhi standar atau syarat sertifikasi lahan. “Belum ada pelatihan juru ukur. Kalau dulu hanya memasang patok, tapi sekarang harus ada titik kordinat,” ujar Ganjar.

Camat Bongan, Ganjar Isukarso, bertekad menjalankan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara lebih baik di tahun 2019 mendatang. LILIS SARI/KABARKUBAR.COM

Untuk mengatasinya, Pemerintah Kecamatan Bongan sudah menganggarkan pengadaan peralatan dimaksud. Sedangkan pelatihannya akan dilaksanakan oleh oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kubar.

Ditanya soal sengketa lahan yang terjadi di tengah masyarakat, Ganjar menyebut tidak sebanyak periode-periode sebelumnya. Selain lewat mediasi di kantor camat, ada saja yang harus diselesaikan melalui proses hukum. Karena ada pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan atau saran yang disampaikan para pihak.



“Ada saudara sekandung tidak mau mengalah. Kita sarankan untuk bagi rata tanahnya untuk dua pihak berselisih, juga tidak mau. Salah satunya malah mengaku belum puas kalau begitu. Kita hanya fasilitasi, kalau mau cari kepuasan di pengadilan ya apa mau dikata,” tutur Ganjar Isukarso yang memimpin 45 pegawai, dengan 25 di antaranya berstatus PNS.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Kepolisian Sektor Bongan Inspektur Tingkat Satu Djaka Purnama, mengakui banyak menghadapi sengketa lahan masyarakat. Selain karena tanah disadari makin bernilai, juga oleh karena keberadaan perusahaan memicu masyarakat mempertahankan yang dirasa miliknya. “Paling banyak ya kasus sengketa lahan. Tapi syukur banyak bisa selesai dengan baik,” kata Polisi senior ini. #Sonny Lee Hutagalung/Advertorial

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here