Terkait Penangguhan Penahanan 12 Tersangka, Ini Penjelasan Kapolres Kubar

6 views

TPSD Tidak Gagal Justru Permohonannya Menjadi Dasar Penangguhan Penahanan, 12 Tersangka Dijamin Oleh Keluarga dan PH Masing -masing.

Kapolres Kutai Barat, AKBP Heri Rusyaman, SIK,MH. ( Istimewa )

SENDAWAR -KABARKUBAR.COM

Dikabulkannya penangguhan penahanan 12 tersangka oleh Polres Kutai Barat menuai pro dan kontra pasalnya  terkesan mengabaikan permohonan yang disampaikan organisasi besar Dayak yang tergabung dalam Tim Pencari Solusi Damai.

Terkait hal tersebut Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman menegaskan penangguhan penahanan 12 tersangka kasus dalam kasus sengketa antara Erika Siluq, Cs dengan PT. Energy Batu Hitam merupakan proses yang berkelanjutan.

“Sebelumnya pernah ada permohonan yang diajukan oleh berbagai pihak terkait kasus ini. Penasehat hukumnya dari beberapa organisasi masyarakat adat, salah satunya adalah DAD Kaltim dan PDKT.  Yang dalam timnya sebagai Tim Pencari Solusi Damai, dan dari pihak keluarga dari pihak lawyernya atau PH-nya, itupun kami pertimbangkan syarat- syaratnya,” jelas AKBP Heri Rusyaman, Selasa 25 April 2023.

Menurutnya permohonan dari  berbagai pihak ini menjadi dasar dikabulkannya penangguhan penahanan belum lagi terakhir aparat mempertimbangkan ada beberapa kondisi, salah satunya yang ditahan tua sudah berumur, sudah sepuh dan ada yang sakit, meskipun hanya demam.

Namun demikian Kapolres menyatakan, persyaratan yang paling penting adalah ada jaminan, baik jaminan dari Penasehat Hukum, maupun dari keluarga sehingga bisa mejadi dasar pertimbangan dalam pemberian penangguhan penahanan.

“ Yang paling penting adalah jaminan dari pihak keluarga, sebab sekarang keluarga mau menjamin dan prosesnya bukan kelompok. Harus digarisbawahi bahwa proses sekarang masing  -masing pribadi dengan keluarganya dan PH masing -masing,” tambah Heri.

Masih menurut Heri, secara kelompok pun kalau mungkin ada beberapa langkah lagi dari DAD, PDAKT dan STB, tentu akan jadi pertimbangan untuk dikabulkannnya penangguhan.

“ Jadi tidak benar jika ada anggapan langkah yang diambil Tim Pencari Solusi Damai gagal. Justru permohonan dari TPSD kami masukkan sebagai dasar penangguhan penahanan, “ ungkap Perwira menengah tersebut.

Heri Rusyaman juga menegaskan, terkait penangguhan penahanan adalah hak terlapor namun demikian meskipun dilakukan penangguhan penahanan namun kasusnya sendiri terus berlanjut, proses pemberkasan sudah tahap 1 bahkan sudah diekspose dengan pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat.

Oleh karenanya Ia meminta semua pihak yang tersangkut perkara agar koperatif, apabila tidak kooperatif akan kami masukkan lagi, kami proses lagi apabila melakukan perbuatan berulang seperti beberapa waktu lalu.

Apalagi sampai nanti proses karena tidak ada komunikasi dijalin dengan pihak pelapor kasus P21, sudah dianggap lengkap oleh Kejaksaan mau tidak mau kami akan serahkan seluruhnya para terlapor ke Kejaksaan.

Dalam kasus ini Kepolisian Resor Kutai Barat bersifat netral, penyidik tidak menyuruh atau menekan kepada pelapor untuk mencabut atau tidak laporan, atau meminta pihak Erika Cs untuk melakukan upaya Damai dengan PT.EBH.

Dilakukan atau tidak silakan saja, namun selama proses atau penyidik tidak menerima laporan kesepakatan kedua belah pihak untuk mencabut maka proses hukum akan berjalan terus.

Pada kesempatan ini, Kapolres Kutai Barat juga menjawab simpang siurnya informasi yang beredar baik melalui media massa maupun media sosial terkait isu kriminalisasi yang dilakukan terhadap masyarakat adat.

“ Bahwa Polres Kutai Barat tidak mengkriminalisasi terkait masyarakat adat, karena masyarakat Kampung Dingin dengan Muara Lawa dan Lotaq, Kepala Adat tiga Kampung tersebut tidak membuat laporan kepada Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, bahwa mereka dikriminalisasi,” tegas Heri Rusymanan.

Kapolres Kutai Barat berpesan, agar masyarakat selektif dalam menerima informasi jangan memperpanjang apalagi menyebarluaskan berita atau informasi yang belum jelas sumber dan permasalahannya.

“ Harapanya dengan adanya informasi ini, cukup sudah jangan sampai jadi pembahasan yang lebih dalam, yang nantinya justru akan menimbulkan isu -isu yang menggangu keamanan yang sudah tercipta di Kabupaten Tana Purai Ngeriman ini,“ pungkas Heri Rusyaman.#Kornelius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

comments