Penasihat Hukum Pertanyakan : Empat Terdakwa Dituntut Hukuman Hampir Sama, Kenapa Hanya Terdakwa Yulianus Hurang Diminta Kembalikan Kerugian Negara.

KABARKUBAR.COM – SAMARINDA.

Masuki babak baru Kasus dugaan korupsi dana desa di kampung Sirau, kecamatan Long Hubung kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Provinsi Kaltim. Empat terdakwa dituntut antara 5 sampai 5,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam sidang di Pengadilan Negeri Samarinda, Selasa 30 April 2024.

Dalam persidangan JPU membuat dua tuntutan. Di mana masing – masing untuk terdakwa Yulianus Hurang sebagai kepala kampung Sirau dan Onis Imus selaku Sekretaris Kampung dipisah dengan Markus Busang selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK)  dan Beno Daud Tingang sebagai bendahara kampung Sirau.Namun demikian tuntutannya JPU menjatuhkan hukuman hampir sama.

Dalam tuntutannya JPU, terhadap terdakwa Markus Busang dituntut 5 tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan Beno Daud Tingang dihukum 5 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum, Nur Handayani Menyatakan terdakwa I Markus Busang dan Terdakwa II Beno Daud Tingang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.

Tuntutan yang sama juga dijatuhkan untuk terdakwa Yulianus Hurang (5 tahun 6 bulan). Sedangkan terdakwa Onis Imus dituntut (5 tahun) penjara.Kepada keduanya juga dibebani denda Rp 250 juta atau diganti kurungan badan 6 bulan untuk Yulianus Hurang dan 3 bulan kurungan untuk Onis Imus.

Sementara itu khusus untuk terdakwa Yulianus Hurang, JPU mewajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 978 juta dikurangi uang yang sudah dikembalikan atau disita dari terdakwa dan para saksi sebesar Rp 459 juta. Sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp 519 juta lebih.

Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jaksa juga menyatakan bawah jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana kurungan badan selama 2 tahun 8 bulan.

Terkait tuntutan JPU tersebut, Yahya Tonang, selaku penasihat hukum dari tiga terdakwa yakni Yulianus Hurang, Beno Daud Tingang, dan Onis Imus, langsung menyanggah tuntutan JPU tersebut.

Pengacara berjuluk ‘ Master Beruk Kalimantan tersebut menilai tuntutan JPU sangat jomplang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menurutnya, tuntutan penjara 5,6 tahun sebenarnya cukup ringan untuk ke tiga kliennya. Namun hukuman untuk terdakwa Yulianus Hurang menurut dia sangat tidak masuk akal.Lantaran hanya Yulianus Hurang yang diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 519 juta.

” Hal ini sangat irasional. Bagaimana mungkin sisa kerugian keuangan Negara ini hanya dibebankan pada seorang saja untuk mengembalikan,” ucap Tonang.

Lebih lanjut Tonang menjelaskan, di dalam fakta persidangan selain uang sejumlah Rp 459.405.000, ada pula barang-barang bergerak dan tidak bergerak berupa 2 gedung wallet, 2 kapling tanah dan satu unit sepeda motor yang disita namun sampai persidangan berlangsung tidak ada bukti apraisal yang menghitung nilai barang tersebut.

“Lebih parahnya uang dan barang dari para saksi dan terdakwa tersebut tidak tercatat oleh Tim BPKP saat melakukan penghitungan sekitar bulan Mei 2023. Padahal ini wajib untuk validitas nilai real kerugian keuangan negara yang kemudian akan diajukan dalam berkas dakwaan di muka persidangan,” terangnya.

Yahya Tonang juga menyoroti kurangnya dokumentasi dan proses yang jelas dalam penghitungan total kerugian negara. Sebab uang dan barang bukti yang telah dikembalikan oleh terdakwa dan saksi tidak tercatat dengan baik oleh tim BPKP, sehingga berpotensi menghasilkan kesalahan dalam penilaian akhir kerugian negara.

Tonang merujuk pada pengakuan para saksi dan terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa mereka telah mengembalikan uang dan barang sekira 4 atau 5 bulan sebelum tim BPKP melakukan penghitungan total kerugian negara.

Namun anehnya penyidik tidak menyerahkan bukti penyetoran uang dari para terdakwa dan saksi ke kas daerah, sehingga hasil penghitungan Tim BPKP tidak ada pengurangan sama sekali.

“Pertanyaannya adalah bagaimana jika ternyata kerugian Negara itu telah dikembalikan keseluruhan atau malah berlebihan? Tentunya tidak ada pidana,” tegas Tonang.

Advokat Petarung ini menambahkan, mestinya sebelum diperiksa Penyidik, harus dikembalikan dulu ke Inspektorat sebagaimana aturan yang ada, tidak asal main sidik.

Tonang menerangkan hal itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi saat ini adalah delik materiil, bukan formil.

Artinya delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata atau pasti.

“Sehingga kerugian negara harus nyata dan valid (actual loss), berapa sebenarnya uang negara ini rugi akibat perbuatan para terdakwa? Tidak boleh hanya perkiraan (potential loss)” tegasnya.

Oleh sebab itu Penasihat Hukum akan membuat Nota Pembelaan agar para Terdakwa dibebaskan (Onslag van all erect vervolging).

” Nanti akan saya uraikan secara komprehensif alasannya di dalam pledoi yang argumentatif sebagai bahan pertimbangan hakim,” tutup Tonang.# Jerremy.