Hits: 0

Mulai 2021 Ada Proyek PL Rp200 Juta di Tiap Kampung

Serap Aspirasi Masyarakat atau Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel di BPU Kecamatan Tering pada Selasa, 23 Februari 2021 dihadiri Camat Tering, Hawil, serta para kepala kampung, pengurus lembaga adat dan badan perwakilan kampung. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

TERING – KABARKUBAR.COM
Di masa pandemi, tugas harus tetap dijalankan Ekti Imanuel. Duduk di Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, ia menemui perwakilan masyarakat dari 15 kampung di Kecamatan Tering pada Selasa, 23 Februari 2021. Tujuh kepala kampung atau petinggi pun menyampaikan aspirasi warganya.

“Kami dulu sangat tertinggal, sekarang tertinggal. Masuk di 2021 ini, jalan kami sudah tidak bisa dilewati lagi. Tolong diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya, agar kami juga bisa bawa hasil pertanian kami ke pasar,” ungkap Petinggi Muyub Ulu, Asmadi.

Yang dimaksud Asmadi adalah jalan dari kampung mereka menuju Kampung Linggang Jelemuq sekitar 10 kilometer. Jalan itu menjadi akses utama menuju Kantor Camat Tering, dan ke sejumlah daerah. Bahkan untuk ke kabupaten, terkadang lebih mudah lewat akses itu. Meski lebih jauh jaraknya dibanding akses yang melintasi Kampung Muara Asa.

“Soal pertanian, kami sangat kesulitan dalam pembukaan jalan tani dan (butuh) rumah layak huni. Kami sudah koordinasi dengan kepala PLN di Samarinda. PLN pastikan masuk, kalau sudah ada jalan,” katanya dalam Serap Aspirasi Masyarakat atau Reses di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Tering.

Dalam Reses yang dihadiri Pelaksana Tugas Camat Tering, Hawil, harapan disampaikan juga oleh Petinggi Tering Seberang, Hairullah. “Satu saja permintaan, asal cepat dikabulkan. Yakni jembatan untuk ke rakit di pelabuhan, hanya 37 x 2 meter, pakai tongkat bukan terapung,” singkatnya.

Soal jalan juga menjadi hal utama disampaikan oleh Petinggi Banjarrejo, Subur. Ia menyebut akses ke log pond PT Gruti atau biasa disebut areal Tering Pabrik perlu perhatian. Termasuk akses menuju areal persawahan Rapak Oros.

“Saya minta jalan tani di Muyub Aket, sekitar 2 kilometer lebih saja,” kata Petinggi Muyub Aket, Velik Liq dalam Reses di Masa Persidangan I Tahun 2021 Anggota DPRD Kaltim itu.



Petinggi Tering Lama Ulu, Rudi Evendy, menyinggung akses menuju Kecamatan Long Iram. Ia mengaku telah melakukan pengukuran bersama pengurus kampungnya, hanya kurang dari 2 kilometer yang perlu segera diperbaiki. Hal yang sama pada akses menuju Kampung Muyub Aket yang butuh perbaikan sepanjang 1,5 kilometer.

“Jalan itu sangat diperlukan warga banyak kampung. Jalan selama ini 100 meter sampai 200 meter yang bagus. Selebihnya berlubang. Perut saya sakit kalau lewat situ. Kalau tidak sangat penting, saya tidak mau ke Long Iram lewat situ. Semoga jalan ini bisa diperjuangkan, demi orang banyak,” harapnya.

Menurut Petinggi Purworejo, Slamet Dullah, ada ‘angin segar’ yang dibawa Ekti Imanuel. Ia berharap perjuangan Ekti Imanuel yang juga Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kutai Barat terus dilanjutkan. “Purworejo kesulitan karena belum ada peningkatan jalan. Ada sekitar 4 kilometer perlu perkerasan,” katanya

Terakhir, Petinggi Gabung Baru, Rukli,  mengusulkan agar masuk jaringan telekomunikasi ke kampung mereka. Ia mengaku, usul itu tidak hanya dari warganya, tapi juga masyarakat di banyak kampung sekitar. “Sinyal HP  saja sulit, apalagi buka internet. Tolong kami agar bisa lancar komunikasi ke luar,” ujarnya.

Para Petinggi menyampaikan aspirasi utama dari warganya adalah terkait akses atau jalan yang perlu segera diperbaiki kualitasnya. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Tidak hanya petinggi, sejumlah perwakilan lembaga adat juga turut menyampaikan harapan kepada Ekti Imanuel. Pertemuan itu juga dihadiri beberapa pengurus Badan Perwakilan Kampung, dan lembaga lainnya di tingkat kampung.

Sebelumnya, Ekti Imanuel menjelaskan, ada berita baik terkait program dan aturan kedewanan. Selain perintah untuk melakukan tiga kali reses dalam setahun, ada tiga mata anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertama adalah APBN dan Dana Alokasi Khusus APBN. Kemudian Keuangan Provinsi yang pekerjaannya di kabupaten tapi dikelola oleh pemerintah provinsi, dan Bantuan Keuangan dari provinsi, tapi dikelola oleh kabupaten. Lalu APBD yang bersumber dari kabupaten dan dikelola oleh kabupaten.

“Ada pokok pikiran (pokir) dewan yang ada aturannya. Mustahil sebagai dewan bisa lakukan kegiatan sempurna di setiap kampung (mahulu dan Kubar). Yang saya ambil adalah kebijakan dalam bantuan pokir. Tahun 2021, pokir saya di 194 kampung di Kubar adalah pupuk cair,” katanya.

Terkait infrastruktur jalan yang disampaikan, Ekti Imanuel menyebut telah merencanakan program pemerataan pembangunan kampung. Tahun 2021 diyakini sudah dapat berjalan untuk 50 kampung dalam bentuk proyek Penunjukan Langsung masing-masing Rp200 juta.

“Ada 194 kampung dan kelurahan di Kubar, dan 50 kampung di Kabupaten Mahakam Ulu. Mudah-mudahan, tahun 2022 kampung-kampung di kecamatan tering sudah dapat semua.

Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Bidang Cipta Karya akan komunikasi dengan petinggi,” katanya.

Ekti memastikan akan memperjuangkan aspirasi yang masuk. Untuk akses Muyub-Jelemuq yang menurutnya hanya sekitar 9 kilometer bisa diperjuangkan dalam DAK Provinsi. Begitu juga soal pembukaan jalan kelompok tani, ada harapan menjadi sasaran proyek PL. Sampai tahun 2024, diyakini ada satu kampung bisa dua kali mendapat proyek PL. “Jalan Rapak Oros masuk di APBD senilai Rp9 miliar untuk cor beton hingga ke persawahan,” ujarnya.



Soal jembatan yang diusulkan Petinggi Tering Seberang, H Hairullah, diakui sebagai akses halayak ramai, karena sarana Pelabuhan Tering. “Jadi memang harus diperjuangkan secepatnya,” tegasnya.

Khusus jalan Tering ke Long Iram, Ekti juga sebelumnya telah menerima aspirasi dari para petinggi di Kecamatan Long Iram. Ia akan berkoordinasi dengan Veridiana Huraq Wang, anggota DPRD Kaltim yang juga berasal dari Daerah Pemilihan Kubar dan Mahulu.

“Jembatan Tering pun kami tetap perjuangkan. Dua kali menghadap gubernur, terkendala masalah jalur pendekat yang belum ada. Itu alasan pemprov tidak bisa dianggarkan. Jadi masalah ini, tidak ada urusan dengan Pemkab Kubar, karena sudah diambil alih pemprov,” katanya. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here